Pelaksanaan Repelita (pelita I dan II) pada masa orde baru

Pelaksanaan Repelita (pelita I dan II) pada masa orde baru

A. Latar belakang
 

Kehidupan ekonomi di seluruh dunia menjadi suatu tolak ukur kemajuan Negara. Hal ini terjadi karena pemenuhan kebutuhan masyarakat berasal dari kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu Negara atau daerah. Kegiatan ekonomi di suatu Negara dapat menjadi salah satu sumber kesejahteraan masyarakat. Contohnya adalah hasil pertanian seperti padi, jagung, dan sebagainya, yang digunakan oleh petani untuk membeli kebutuhan pokok mereka. Keadaan seperti contoh tersebut membuat semua orang mau tidak mau ikut terlibat dalam kegiatan perekonomian atau jual beli.

Pembangunan erat sekali kaitannya dengan perekonomian dalam suatu Negara. Sumber utama pembangunan adalah pajak dari daerah tersebut, pajak ( pungutan wajib, biasanya merupakan uang yang harus dibayarkan penduduk sebagai sumbangan wajib pada Negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pendidikan, harga beli barang, dan sebagainya ) berasal dari masyarakat. Pembangunan yang terhambt dapat menimbulkan berbagai kekecewaan pada masyarakat, karena uang yang sudah mereka bayarkan kepada pemerintah tidak dipergunakan secara maksimal. Pajak sangat penting peranannya dalam pembangunan, karena sumber pendanaan Negara berasal dari pajak itu sendiri. Pemerintah harus memaksimalkan uang yang sudah mereka dapatkan dari pajak dan dikembalikan pada masyarakat dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana.

Keadaan ekonomi suatu Negara yang kacau dapat membuat masyarakat menjadi tidak teratur seperi yang terjadi pada masa awal proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai tahun 1950 saat terjadinya konferensi menja bundar . pemerintah yang baru saja lahir disibukkan dengan perang mempertahankan kemerdekaan melawan belanda yang menyebabkan perkonomian Indonesia menjadi terhambat. Harga – harga produk pertanian menjadi mahal, bahkan orang – orang kota tidak dapat membeli bahan pangan dengan uang, melainkan harus dengan barang –barang konsumsi.

Dua pembangunan yang dilakukan oleh presiden soekarno di Indonesia dianggap belum berhasil memperbaiki perekonomian di Indonesia pada masa orde lama. Proyek tersebut mengeluarkan banyak sekali dana yang setiap tahunnya semakin besar. Dampak dari pengeluaran yang semakin besar adalah laju inflasi yang semakin besar pada tahun 1965 kenikan inflasi mencapai sekitar 200 – 300 % dari harga tahun 1964. Kegiatan ekonomi terpimpin yang dilaksanakn soekarno juga mengalami kegagalan. Ketika indicator – indicator ekonomi makro saat itu menunjukkan rapuhnya fondasi perekonomian Indonesia ( pertumbuhan ekonomi yang minus inflasi sangat tinggi diatas 500 persen, dan deficit neraca perdagangan ), maka strategi dan kebijakan ekonomi orde lama selalu mengundang pertanyaaan.

Akhirnya kesabaran rakyat mencapai batasnya dengan semakin parahnya krisis ekonomi. Kesejahteraan rakyat jauh merosot antara lain karena laju inflasi yang mencapai 650 %. Keadaan ini menimbulkan aksi rakyat berupa tritura yang berisi tentang pembubaran PKI, pembersihan cabinet dari unsure – unsur G30S/PKI, dan penurunan harga beras. Isis tritura yang ketiga memperlihatkan kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sulit, harga bersa sangat tinggi tetapi daya beli ,masyarakat sangat rendah. Harga kebutuhan pokok yang sangat tinggi membuat masyarakat menjadi kesulitan memenuhi kebutuhan sehari – hari.

Ketika soeharto menjadi presiden republik Indonesia beliau menggunakan beberapa strategi untuk melakukan perbaikan ekonomi di Indonesia. Pembanguna dilakukan dalam beberapa tahap yang disebut pembangunan jangka panjang (PJP), yang digunakan soeharto untuk memulihkan kembali perekonomian indonesia yang sangat rapuh.

B. Konsep PELITA I yang telah dicanangkan tahun 1969 - 1974
 

Kebijakan awal pemerintahan soeharto adalah melakukan pemulihan keamanan dan kestabilan perekonomian. Soeharto menegaskan bahwa perekonomian NKRI kembali kepada UUD 1945 dan pancasila sebagai dasar dalam beraktifitas di Indonesia. Perekonomian yang hancur berpengaruh pada pembangunan yang ada di Indonesia. Soeharto kemudian merancang pembangunan dalam berbagai bidang di Indonesia yang terutama adalah normalisasi perekonomian Indonesia.

Pada awal kepemimpinan soeharto sebagai presiden tidaklah mudah , presiden soeharto memiliki tugas utama untuk menstabilkan dan rehabilitasi perekonomian Indonesia. Tugas utama yang ditetapkan oleh MPRS adalah program penyelamatan, stabilisasi, dan rehabilitasi serta pembangunan. Landasan utama tindakan ini adalah karena kemerosotan ekonomi yang terjadi dan berlarut – larut yang disebabkan oleh tidak adanya pengawasan yang efektif dari DPR terhadap kebijakan ekonomi, kepentingan ekonomi dikalahkan oleh kepentingan politik, pemikiran ekonomi yang rational untuk ,memecahkan masalah – masalah ekonomi dikesampingkan. MPRS membuat program khusus untuk mengembalikan stabilitas ekonomi yang merupakan program jangka pendek, yaitu pengendalian inflasi, pencukupan kebutuhan pangan, rehabilitasi prasarana ekonomi, dan penignkatan kegiatan ekspor.

Pada tahun 1969 yang merupakan akhir dari masa transisi, perekonomian Indonesia sudah mulai dapat distabilkan, terbukti dengan terkendalinya inflasi dan kenaikan harga beras yang hanya mencapai 10%. Keberhasilan ini membuat pemerintah membuat sebuah perencanaan pembangunan yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun ( RePelita ). Repelita digunakan untuk merencanakan secara matang tentang pembanguna yang akan dilakukan oleh pemerintahan orde baru.

Pembangunan harus dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Pembangunan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah suatu hal yang sangat baik, karena pajak yang diberikan oleh masyarakat dapat dengan jelas dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat itu sendiri. Pemerintah sebaiknya kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas baik berbentuk sebagai modal usaha seperti bibit maupun hasil jadi seperti sarana & prasarana. Pembangunan yang baik dapat digunakan tidak hanya untuk jangka pendek, akan tetapi juga untuk kebutuhan jangka panjang.

 Dasar  hukum  repelita

Adapun yang menjadi  dasar hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk menyusun  REPELITA ini ialah Ketetapan M.P.R.S.No.XLI/MPRS/1968 tentang Tugas Pokok Kabinet Pembangunan.Dalam Konsiderans Ketetapan M.P.R-S.No.XLI/MPRS/1968 ini ditegaskan sebagai berikut:

a.Dalam rangka melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan  Lima Tahun perlu segera dibentuk Kabinet Pembangunan.

b.Politik Kabinet Pembangunan ini sesuai dengan kehendak rakyat menuju kearah stabilisasi dan Pembangunan Nasional.

Dalam pasal 1Ketetapan M.P.R.S.ini kemudian disebutkan, bahwa Tugas Pokok Kabinet  Pembangunan  antara  lain  ialah : 

1.  menciptakan  stabilisasi  politik  dan  ekonomi  sebagai syarat untuk berhasilnya pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun  dan  Pemilihan  Umum.

2.  menyusun  dan  melaksanakan  Rencana  Pembangunan Lima  Tahun  (ke-I).

Keputusan  Presiden No.  319  tahun  1968  yang  mulai  berlaku  tanggal  30  Desember 1968,isi  pokoknya  adalah  sebagai  berikut:

Pasal 1 : Rencana Pembangunan  Lima Tahun  1969 - 1973 sebagaimana  termuat  dalam  Buku  I,  II  dan  III Lampiran  Keputusan Presiden ini merupakan landasan  dan  pedoman  bagi  Pemerintah  dalam  melaksanakan  Pembangunan  Lima  Tahun  seperti yang  ditugaskan  oleh  M.P.R.S.

Pasal 2  :  Kebijaksanaan  pelaksanaan  daripada  REPELITA  akan  dituangkan  dalam  Rencana  Tahunan yang  tercermin dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta  kebijaksanaan-  lainnya.

Pasal  3  :  Penuangan  dalam  Rencana  Tahun  sebagaimana terdapat  dalam  pasal  2  Keputusan  Presiden  ini, dilaksanakan  dengan  memperhatikan  kemungkinan - kemungkinan  perubahan  dan  perkembangan  keadaan  memerlukan  penyesuaian  terhadap  REPELITA.

 Sasaran  pembangunan lima tahun ( Pelita I )
 

Sasaran  Pembangunan  Lima  Tahun  yang  dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 telah menjadi landasan awal pembangunan bagi masa awal orde baru yang  
sekarang  ini, sangat  sederhana,  yaitu :  pangan,  sandang,  perbaikan  prasarana, penyediaan  perumahan  Rakyat,  perluasan  lapangan  pekerjaan dan kesejahteraan rohani. Dalam  melaksanakan  pembangunan itu,  maka  titik  beratnya dipusatkan  pada  bidang  pertanian.  Bidang  ini mendapatkan  perhatian  yang  paling  besar,  oleh karena sebagian besar  Rakyat  kita adalah petani dan kebutuhan kita akan pangan masih lebih besar daripada  apa  yang  dapat  kita  hasilkan.  Dengan  pembangunan di bidang  pertanian  ini,  dengan  makin  luasnya  persawahan  perkebunan  kehutanan,  perikanan  dan  peternakan,  berarti  makin banyak  terbuka  lapangan  pekerjaan  dan  makin  naik  penghasilan rakyat kita.

Di samping bidang pertanian, bidang industri juga mendapatkan perhatian, tetapi terbatas pada industri – industri yang menunjang pembangunan bidang pertanian, seperti industri pupuk, semen, alat – alat pertanian dan pengolahan hasil pertanian dan sebagainya. Dan industri – industri yang menghasilkan  barang – barang pengganti impor yang penting, seperti tekstil kertas, ban mobil, bahan perumahan, dan sebagainya.

Pembangunan hanya dapat berjalan lancar apabila jalan – jalan diperbaiki, alat pengangkutan cukup, pelabuhan – pelabuhan baik dan kapal – kapal laut dapat berjalan dengan teratur, lapangan terbang diperbaiki, dan pesawat – pesawat dapat terbang dengan tepat & aman. Telakomunikasi lancar, listrik dan air minum cukup & keperluan penting lainnya. Oleh karena itu, pembangunan prasarana ini menjadi perhatian yang besar. juga perbaikan prasarana tersebut juga akan  lebih  memperlancar  pembinaan  persatuan  dan  kesatuan Negara  dan  Bangsa  Indonesia  yang  berwilayah  luas  dan  berpenduduk  sangat  besar  itu,  akan  lebih  mengeratkan  rasa  persatuan kita  sebagai  satu  Bangsa  dan  makin  menguatkan  perekonomian Indonesia  sebagai  satu  kesatuan  ekonomi.Pembangunan  jelas  memerlukan  biaya  yang  besar,  baik biaya  dalam  bentuk  rupiah  maupun  devisa.  Devisa  ini  sangat kita  perlukan untuk mendatangkan  barang-barang,  modal,  untuk mengimpor  bahan-bahan  baku,  sparepart  dan  kebutuhan-kebutuhan  penting  lainnya  yang  belum dapat  kita  hasilkan  sendiri. Untuk  itu,  maka  kita  harus  melakukan  pembangunan  dibidang - bidang  yang  paling  cepat  dan  besar  menghasilkan  devisa,  yaitu perkebunan,  pertambangan  dan  menarik  pariwisata  asing  sebanyak-banyaknya.

Di samping  pembangunan  dalam  bidang  ekonomi/materiil tersebut  diatas,  bidang  kesejahteraan  Rakyat  dan  mental  spirituil  tidak  diabaikan.  Dalam  batas - batas  kemampuan,  direncanakan  pembangunan  di bidang  Pendidikan,  Agama,  kesehatan, keluarga berentjana  di samping  penelitian -penelitian ilmu  pengetahuan  dan lain-lain. Bidang Hankam  dalam  Rencana Pembangunan  Lima  Tahun pertama  ini hanya  dilakukan usaha - usaha yang bersifat penelitian dan  pengembangan  dan  belum  diadakan  pembangunan  ABRI dalam  arti  yang  sebenarnya.

Adapun Titik Berat dari Pembangunan Lima Tahun (Pelita I ) adalah Pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.

Konsep PELITA II

 PELITA II dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Sasaran utamanya adalah tersedianya pangan, sandang,perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Dibidang  pertanian,  meliputi  usaha-usaha  untuk  menaikkan produksi  bahan  pangan  dan  bahan-bahan  ekspor.  Tujuan  dibidang  pangan  adalah,  agar  dalam  waktu  lima  tahun  yang  akan datang  kita  tidak  perlu  lagi  mengimpor  beras  dan  mutu  gizi makanan  Rakyat  Indonesia  menjadi  lebih  baik.  Perlu  diketahui,  bahwa  antara  tahun  1953  sampai  dengan  1967  yang  lampau, rata-rata  kita  mengadakan  impor  beras  sebesar  100 juta  dollar setahun.

Pada  akhir  Pembangunan  Lima  Tahun  yang  akan  datang, direncanakan produksi beras kita akan mencapai  15,4 juta ton. Untuk  itu,  antara  lain  akan  diusahakan  perbaikan  irigasi  ang akan  dapat  mengairi  ±  900.000  ha  sawah  dan  usaha  perluasan yang  meliputi  ±  480.000  ha;  dengan  usaha ini,  luas  areal  panenan  akan  mencapai  9,3  djuta  ha,  yang  berarti  pertambahan  sebesar  1,7  juta  ha,  jika  dibandingkan  keadaan  dewasa  ini.  Bersamaan  dengan  itu,  maka  penggunaan  bibit  unggul,  yaitu  PB-5 dan  PB-8  akan  ditingkatkan  sehingga  meliputi 4  juta ha  sawah. Usaha  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  dibidang  pertanian  ini dibarengi  pula  dengan  usaha-usaha  lain,  seperti  pemberian  kredit,  penyuluhan  bagi  para  petani,  pemasaran  dan  efisiensi  prasarana  pelembagaan  yang  wajar.

Kenaikan  produksi  pangan  lainnya  meliputi:  jagung,  ketela pohon,  ketela  rambat,  kacang  kedelai,  kacang  tanah,  sayur-mayur,  buah-buahan,  ikan, unggas  dan  ternak. Disamping  pembangunan  dalam  bidang  pertanian ,  maka  pembangunan  pertanian meliputi bidang - bidang  perkebunan,  kehutanan,  perikanan  dan peternakan.Dalam  kesemua  bidang  itu  akan  terdapat  peningkatan kegiatan  dan  diharapkan  akan  terdapat  hasil-hasil  yang  meningkat pula, baik untuk ekspor yang akan meningkatkan  hasil devisa kita  maupun  untuk  memenuhi  kebutuhan  di  Dalam  Negeri. Pelaksanaan Pelita II cukup berhasil pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun. Pada awal pemerintahan Orde Baru laju inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita I laju inflasi turun menjadi 47%. Selanjutnya pada tahun keempat Pelita II, inflasi turun menjadi 9,5%.

Pelaksanaan PELITA sebagai strategi pembangunan pada masa orde baru

Pembangunan pada pelita 1 sepenuhnya dikomandoi oleh pemerintah orde baru  ( cabinet pembangunan I ) yang dipimpin oleh presiden soeharto dan wakil presiden sultan hamengkubuwono IX. Pemerintah orde baru mengambil langkah – langkah dalam pembangunan pertama ini secara bertahap. Pembangunan yang dilaksanakan ini harus mengembangkan sector – sector lain selain dalam bidang pertanian, karena focus utama pelita I ini adalah pertanian tetapi bidang lain juga harus mengalami perkembangan yang sejalan dengan perkembangan di sector pertanian. Tahap – tahap yang dilalui pada pelita I ini adalah sebagai berikut. 

Intensifikasi pertanian dan ekstensifikasi pertanian
 

intensifikasi pertanian merupakan cara yang dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan hasil pertanian melalui panca usaha tani yang meliputi :

·         Penggunaan bibit unggul, merupakan bibit yang dipilih dan dipilah agar menghasilkan kualitas yang baik dan tahan hama penyakit serta gangguan lainnya. Penggunaan bibit unggul merupakan salah satu upaya meningkatkan produksi.

·         Pengolahan tanah yang baik, tanah yang baik adalah tanah yang mamapu menyediakan unsure – unsure hara secara lengkap. Selain harus mengandung zat organic dan anorganik, air da udara, yang tidak kalah penting adalah pengolahan tanah yang bertujuan memperbaiki struktur tanah.

·         Pemupukan yang tepat, bertujuan untuk menggantikan unsure hara yang hilang terbawa panen, penyuburan lahan, dan memaksimalkan hasil yang didapat oleh petani. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani, daya saing produk / hasil petanian, serta sejalan dengan berbagai isu lingkungan dan pertanian berkelanjutan yang berbasis sumber daya, makin mendorong perlunya rekomendasi teknologi spesifik lokasi, terutama pupuk.

·         Pengendalian hama / penyakit, dilakukan secara mekanis, ekologi, dan kimiawi. Pengendalian hama berfungsi untuk memaksimalkan hasil pertanian.

·         Pengairan / irigasi, usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.usaha pengendalian, penyaluran, dan pembagian air yang benar – benar diatur oleh manusia sehingga air dapt dimanfaatkan dengan benar.pembagunan saran irigasi berfungsi untuk mempermudah petani saat mengairi sawah. 

Ekstensifikasi lahan merupakan salah satu kebijakan pemerintah orde baru dengan memperluas lahan pertanian yang sudah ada unutk meningkatkan penghasilan dari lahan pertanian. Dengan meluasnya lahan pertanian maka lapangan pekerjaan menjadi sangat terbuka lagi bagi petani.

 Pengembangan dan pembangunan infrastruktur

Infrastruktur atau prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Infrastruktur sangat penting dalam melakukan pembangunan yang ada. Jika infrastruktur terganggu maka pelksanaan pembanguna akan ikut terganggu seperti keterlambatan pengiriman pupuk yang digunakan untuk proses pertanian.Pembangunan infrastruktur pembangunan meliputi perbaikan mutu jalan Negara, perbaikan jembatan – jembatan yang sudah ada, penambahan jembatan dan jalan. Pembanguna sarana pendukung lain selain ketersediaan jalan. 

 Pengembangan industry pendukung

Pengembangan industry pendukung merupakan suatu strategi untuk menekan pengeluaran yang bersal dari pertanian. Pemerintah mengusahakan semuanya berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Pengembangan industry tersebut meliputi industry yang berhubungan dengan pertanian seperti industry pupukdan industry lainnya yang berhubungan dengan keperluan pertanian itu sendiri industry – industry menjadi sebuah fondasi utama dalam melaksanakan target utama pembangunan pelita yaitu kemajuan dalam bidang agraris di Indonesia.

 Pengembangan tenaga kerja

Tenaga kerja diindonesia sangat banyak dan melimpah pada awal rencana pembangunan lima tahun (repelita). Pertumbuhan penduduk tejadi sekitar 2,34% sedangkan lapangan pekerjaan sector produktif tidak berkembang dengan baik, luasnya wilayah Indonesia juga menjadi pengaruh yang sangat besar bagi pembangunan yang menyebabkan ketidakmeratanya penduduk yang ada di Indonesia.

C. Hambatan dalam pelaksanaan pelita

Pelaksanaan pelita tidak lepas dari permasalahan yang menghambat pelaksanaannya. Hambatan yang berasal dari kesiapan Indonesia untuk mengadakan pembangunan dari masalah pendanaan dan juga kesiapan warga negara Indonesia. Berikut kendala – kendala yang dialami pada pelita.
 

·         Peristiwa Malari

Malari ( mala petaka lima belas januari ) 1974 terjadi karena protes dari mahasiswa yang menolak bantuan asing dalam pembangunan. Bantuan yang dinilai akan mengganggu keuangan Negara Indonesia pada jangka tahun – tahun kedepan. Malari merupakan perlawanan yang dilakukan oleh mahasiswa yang memprotes kehadiran para pemodal asing ke Indonesia yang berujung pada kerusuhan yang tidak terkendali. Kerusuhan kitu sendiri meliputi perusakan beberapa fasilitas umum dan banguna toko di kawasan ibu kota seperti pertokoan senen, Jakarta pusat dan roxy, Jakarta barat. Selama dua hari setelah daerah ibu kota diselimuti asap. Pembakaran dan penjarahan menjadi pemandangan yang sangat mengkhawatirkan saat itu.

Aksi seperti ini merupakan aksi yang pertama kali terjadi pada masa orde baru. Dari peristiwa ini pemerintah belajar untuk mengunci aspirasi rakyat yang berlebihan. Selama masa orde baru terlihat hamper tidak pernah terjadi protes secara kecil maupun besar – besaran karena orde baru menindak orang – orang yang tidak sejalan dengan pemikiran pemerintah orde baru.

·         Pembiayaan Repelita

Sumber pendanaan awal pada masa orde baru sangat sulit sekali karena hancurnya system pemungutan pajak yang ada di Indonesia, kehancuran system perbankan, penyelundupan yang sering terjadi, pelarian modal asing, dan utang luar negeri yang banyak dan menumpuk. Langkah awal yang digunakan oleh pemerintah orde baru adalah menstabilkan dulu keuangan Indonesia yang berada diambang kebangkrutan karena banyaknya permasalahan keuangan yang ada di Indonesia dan menggunakan dana pinjaman dari luar negeri.

Pelita pada masa orde baru memiliki sumber dana yang sebenarnya belum begitu kuat, tetapi dalam pembangunannya pemerintah orde baru membuat program dari yang paling dasar terlebih dahulu. Sumber keuangan yang diharapkan untuk membiayai investasi di dalam repelita ini diperkirakan akan berjumlah Rp.1.420 miliar di dalam jangka waktu lima tahun.

Sumber pendanaan Indonesia untuk pelaksanaan pelita berasal dari tabungan pemerintah yang didapat dari selisih antara pendapatan dari dalam negeri dan pengeluaran rutin pemerintah. Salah satu sumber pembangunan yang dapat digunakan adalah melalui pendapatan asing, karena pendapatan dalam negeri masih sangat sedikit akibat dari inflasi yang sangat tinggi pada masa pemerintahan orde lama. Landasan utama dalam pembangunan di Indonesia adalah pendanaan secara mandiri, segala bentuk pendanaan berasal dari kas Negara yang ada , yang dimanfaatkan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan Negara. Sumber dari luar negeri hanya sebagai pelengkap dan perbandingannya jauh lebih besar menggunakan kas sendiri. Pembanguna di Indonesia benar – benar berasal dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Tabungan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1969 sampai 1970 adalah  sebesar 24 milyar yang berasal dari selisih pendapatan luar negeri 238 miliar dan pengeluaran rutin pemerintah sebesar 204 miliar.

Selain dari dalam negeri, sebenarnya pinjaman dari asing pun ikut masuk dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin pinjaman yang masuk di Indonesia mencapai US$ 2,36 miliar, 59,5 % merupakan dana pinjaman dari Negara – Negara komunis. Masa orde baru mendapatkan lebih banyak lagi karena adanya bantuan modal dari Negara non komunis. Negara kreditor non komunis sepakat untuk bersama – sama Indonesia untuk membentuk IGGI ( inter-governmental group on Indonesia ) pada tahun 1967 pinjaman dari IGGI inilah yang nantinya akan membuat utang Indonesia bukan semakin berkurang tetapi malah semakin meningkat pada akhir masa orde baru.   Dengan banyaknya bantuan asing dalam pendanaan di awal pemerintahan orde baru menimbulkan angin segar bagi pembangunan pada masa itu, akan tetapi jika pembayarannnya tidak diatur secara baik maka akan menimbulkan angin topan yang sangat mengguncang perekonomian Indonesia. Penyebab utama munculnya angin topan tersebut karena utang – utang  tersebut jangka pembayaran hamper sama dan jatuh temponya nyaris bersamaan.

D. Kesimpulan

Sasaran  Pembangunan  Lima  Tahun  yang  dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 telah menjadi landasan awal pembangunan bagi masa awal orde baru yang  
sekarang  ini, sangat  sederhana,  yaitu :  pangan,  sandang,  perbaikan  prasarana, penyediaan  perumahan  Rakyat,  perluasan  lapangan  pekerjaan dan kesejahteraan rohani. Dalam  melaksanakan  pembangunan itu,  maka  titik  beratnya dipusatkan  pada  bidang  pertanian. PELITA II dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Sasaran utamanya adalah tersedianya pangan, sandang,perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Dibidang  pertanian,  meliputi  usaha-usaha  untuk  menaikkan produksi  bahan  pangan  dan  bahan-bahan  ekspor.  Tujuan  dibidang  pangan  adalah,  agar  dalam  waktu  lima  tahun  yang  akan datang  kita  tidak  perlu  lagi  mengimpor  beras  dan  mutu  gizi makanan  Rakyat  Indonesia  menjadi  lebih  baik.

Daftar Pustaka

Departemen pertanian.1984.Visualisasi Hasil Pembangunan Orde Baru Pelita I- Pelita II- Pelita III.Jakarta : Departemen Pertanian.

Dhakidae,Daniel.2013.Soekarno Membongkar Sisi- sisi Hidup Putra Sang Fajar.Jakarta : Penerbit Buku Kompas.

Kansil,C.S.T.1980.Inti Pengetahuan Repelita.Jakarta : Penerbit Erlangga.

Republik Indonesia. 1980. Repelita Rentjana Pembangunan Lima Tahoen 1969/1970-1973/1974.Bandung : Penerbit Doa restu.