Peran APBN dalam perekonomian Indonesia

PERAN APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)   TERHADAP KEGIATAN PEREKONOMIAN

A.    PENGERTIAN APBN

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Negara Indonesia. Perencanaan tersebut dibuat oleh pemerintah yang berisi tentang perencanaan penerimaan dan pengeluaran yang akan dipergunakan negara selama satu tahun (terhitung 1 Januari-31 Desember). Tetapi setelah perencanaan tersebut telah dibuat, harus disetujui oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilaksanakan. 

Setiap tahun pemerintah menyusun APBN. Landasan hukum serta tata cara penyusunan APBN terdapat di dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 1, 2 dan 3. Pada pasal 23 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang - undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besanya kemakmuran rakyat. Pada pasal 23 ayat 2 disebutkan bahwa Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Pada pasal 23 ayat 3 disebutkan apabila DPR tidak menyetujui RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan Negara)  yang diusulkan Presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun lalu.

Pendapatan yang diterima oleh suatu negara akan dirinci dan selanjutnya akan dibuat pengalokasian pada keperluan belanja negara. Hal tersebut diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan dana untuk keperluan-keperluan dalam hal pembangunan dan kemajuan negara. Pengelolaan APBN yang baik akan menjadi kunci keberhasilan pencapaian kesejahteraan masyarakat negara tersebut. Untuk itu diperlukan komitmen, konsisten, dan tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan APBN tersebut.

B.     TUJUAN DAN FUNGSI APBN

Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan sila ke 5 dari Pancasila dan UUD 1945.

Dalam penggunaannya APBN mempunyai fungsi dalam mengatur pengeluaran dan pendapatan negara yang digunakan dalam aktivitas pemerintahan dan pembagunan. Pada dasarnya semuanya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi agar perekonomian stabil dan meningkatkan pendapatan nasional. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam APBN terdapat penerimaan dan pengeluaran dimana dapat terjadi kondisi Defisit dan Suplus. Apabila mengalami surplus maka dana digunakan untuk periode anggaran selanjutnya.

Fungsi dari APBN yaitu :

ü  Fungsi otorisasi: anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

ü  Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.

ü  Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.

ü  Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.

ü  Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

ü  Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Dalam pengerjaannya, APBN berperan sebagai alat mobilisasi dana investasi, APBN di negara-negara yang sedang berkembang adalah sebagai alat untuk memobilisasi dana investasi dan bukannya sebagai alat untuk mencapai sasaran stabilisasi jangka pendek. Oleh karena itu besarnya tabungan pemerintah pada suatu tahun sering dianggap sebagai ukuran berhasilnya kebijakan fiskal baik pengeluaran maupun penerimaan pemerintah mempunyai pengaruh atas pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dapat memperbesar pendapatan nasional (expansionary), tetapi penerimaan pemerintah dapat mengurangi pendapatan nasional (contractionary).

Selain itu APBN juga berperan sebagai alat Stabilisasi Ekonomi, yakni :

1. Pemerintah menentukan beberapa kebijaksanaan di bidang anggaran belanja dengan tujuan mempertahankan stabilitas proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Anggaran belanja dipertahankan agar seimbang dalam arti bahwa pengeluaran total tidak melebihi penerimaan total
2. Tabungan pemerintah diusahakan meningkat dari waktu ke waktu dengan tujuan agar mampu menghilangkan ketergantungan terhadap bantuan luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
3. Basis perpajakan diusahakan diperluas secara berangsur-angsur dengan cara mengintensifkan penaksiran pajak dan prosedur pengumpulannya.
4. Prioritas harus diberikan kepada pengeluaran-pengeluaran produktif pembangunan, sedang pengeluaran-pengeluaran rutin dibatasi. Subsidi kepada perusahaan-perusahaan negara dibatassi.
5. Kebijaksanaan anggaran diarahkan pada sasaran untuk mendorong pemanfaatan secara maksimal sumber-sumber dalam negeri

C.     PROSES PELAKSANAAN APBN

APBN disusun dengan berdasarkan azas-azas:

§  Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.

§  Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.

§  Penajaman prioritas pembangunan.

§  Menitik beratkan pada azas-azas dan undang-undang.

Dalam penggunaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tidaklah mudah karena harus melewati beberapa tahap dan persetujuan beberapa pihak. Dalam penyusunannya, APBN yang sudah dibuat oleh pemerintah harus diajukan dalam bentuk RUU tentang APBN. Setelah itu Rancangan APBN tersebut akan diserahkan kepada Badan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rancangan ini akan dibahas oleh DPR dan DPR akan menetapkan Undang-Undang mengenai APBN. Proses ini akan memakan waktu sekitar 2 bulan pastinya sebelum masa diberlakukan APBN tersebut.

Dalam pelaksanaannya belum tentu berjalan sempurna sehingga akan diadakan revisi atas APBN yang dilakukan dalam Peraturan Presiden.  Proses tersebut dimulai dari pemerintah yang akan mengajukan RUU Revisi APBN, kemudian harus diserahkan kepada DPR dan disetuji oleh DPR baru bisa digunakan lagi. Untuk revisi APBN harus diajukan dengan batas waktu paling lambat akhir maret. Untuk pengeluaran diluar anggaran atau yang belum tersedia anggarannya dapat diberlakukan apabila dalam keadaan darurat contohnya Bencana Alam.

Setelah masa penggunaan APBN ini habis atau setelah 31 Desember Presiden harus menyampaikan RUU mengenai pertanggung jawaban pelaksanaan APBN. Pertanggung jawaban ini dibuat dalam bentuk Laporan Keuangan, Jadi bukan Cuma perusahaan yang punya laporan keuangan tapi Negara juga punya. Laporan keuangan yang dibuat Presiden ini harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Harus diserahkan selambat-lambatnya 6 bulan setelah masa anggaran berakhir.

D.    STRUKTUR APBN

APBN terdiri dari anggaran rutin dan pembangunan , yaitu pendapatan dan pengeluaran  dana untuk pembangunan.

1. Pendapatan Negara

ü  Produk Domestik Bruto adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan seluruh masyarakat di suatu negara selama satu tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara asing yang ada di wilayah negara tersebut.

ü  Produk Nasional Bruto adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara selama satu tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat negara tersebut yang berada di Negara lain.

ü  Produk Nasional Neto adalah jumlah nilai barang dan jasa yang diperoleh dengan cara mengurangi GNP dengan penyusutan (depresiasi).

ü  Pendapatan Nasional Neto adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai balas jasa faktor produksi selama satu tahun setelah dikurangi pajak tidak langsung (indirect tax).

ü  Pendapatan Perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat.

ü  Pendapatan Bebas adalah pendapatan yang sudah menjadi hak mutlak bagi penerimanya. Jadi, pendapatan bebas adalah pendapatan yang sudah siap untuk dibelanjakan.

Selain yang diatas, pendapatan Negara yang rutin didapat dalam pertahun adalah dari sisa anggaran pendapatan tahun lalu, kontribusi-kontibusi yang meliputi ; dana Subsidi, pembayaran PBB, dan pajak daerah. Pajak daerah yaitu pajak yang didapat dari daerah-daerah, didapat dari pembayaran Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Pemotongan Hewan, Pajak Reklame ( barang maupun jasa), Pajak Penerangan Jalan ( lampu-lampu jalan kota dan daerah), Pajak Pendaftaran Perusahaan.

Pendapatan Negara juga masuk dari Restribusi daerah seperti retribusi Bus dan Taksi, Retribusi Parkir, Retribusi Parkir, Retribusi Pasar dan Sewa Kios, tempat rekreasi dan lain lain.

2. Pengeluaran Negara

Pengeluaran yang rutin dilakukan Negara adalah Pembayaran gaji pegawai dan pensiun, belanja barang, subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) , subsidi non BBM, belanja hibah, pembelian Mesin dan Peralatan, perbaikan dan pemeliharaan barang, perjalanan dinas dan transportasi.

Pengeluaran negara yang terjadi di dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal negara. Dan pengeluaran yang digunakan untuk pembiayaan Luar Negeri, meliputi: Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium. Dalam memenuhi kebutuhan negara dana negara digunakan untuk belanja Pemerintah Daerah. Belanja yang digunakan untuk kegiatan pembangunan daerah yang kemudian akan masuk dalam APBD daerah yang bersangkutan. Belanja daerah terdiri dari : dana bagi hasil, DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan Dana Otonomi Khusus (seperti Aceh dan Papua). 

Dana yang digunakan untuk pembangunan dan Alokasi membutuhkan biaya yang besar, pembangunan yang sering dilakukan pemerintahan biasanya diutamakan untuk kepentingan masyarakat dan kebutuhan negara. Dana untuk membangun sekolah negeri, membantu dana untuk pembangunan ruang kelas, perlengkapan kelas, dan bahkan laboratorium yang tercatat dalam APBN.

Dalam pembangunan jalan, jembatan untuk memudahkan urusan negara dan transportasi masyarakat merupakan tanggunng jawab pemerintahan yang membutuhkan biaya besar.

E.     DAMPAK APBN DALAM KEGIATAN PEREKONOMIAN

APBN sangat berperan dalam kegiatan perekonomian Indonesia, karena APBN membantu pembangunan jalur transportasi, pembangunan dana yang memudahkan pemerintah mengembangkan ekonominya. Dengan APBN, dapat diketahui arah, tujuan, serta prioritas pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan. Dengan demikian, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi juga akan meningkatkan produktivitas faktor-faktor produksi.

Peningkatan sumber daya manusia yang dapat menerapkan teknologi tinggi dalam proses produksi, sehingga hasil-hasil produksi semakin meningkat. Peningkatan produksi yang tidak dikonsumsi akan meningkatkan tabungan masyarakat. Akhirnya, peningkatan tabungan akan meningkatkan investasi sehingga semakin banyak barang dan jasa yang tersedia bagi masyarakat

APBN disusun pengalokasian dana pembangunan dapat berjalan seimbang. Namun dalam penerapannya tidak jarang anggaran pembangunan melebihi anggaran penerimaan sehingga belum menutupi secara biaya kebutuhan negara secara keseluruhan. Lalu dari mana mendapat dana untuk menutupi kekeurangan?  Biasanya mengandalkan pinjaman dari luar Negeri. Jadi hutang terus bertambah, Namun saat ini pemerintah sedang memperbesar tabungan pemerintah. Sampai saat ini tabungan pemerintah telah lebih besar dari jumlah pinjaman luar negeri sehingga Negara tidak memiliki ketergantungan terhadap sumber daya lain. Sejauh ini upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya defisit adalah dengan menguatkan sektor migas dan Mempertinggi Tarif Pajak selain itu Indonesia juga memperkuat relasi dengan Organisasi internasional agar dapat memperoleh pinjaman dana dari luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

http://mademoiselle9201.wordpress.com/2012/02/29/apbn-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara//

  

http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara

http://rakilmu.blogspot.com/2010/04/perkembangan-dana-pembangunan-di.html

http://vortuz.blogspot.com/2013/05/kebijakan-fiskal-dan-apbn.html?m=1 diakses

BUKU :

Rahardja, Prathama, Pengantar ilmu ekonomi (mikroekonomi &makroekonomi). Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008

Harun, Hamrolie, Analisis ketersediaan dana pembangunan daerah. Yogyakarta : Anggota IKAPI