Senin, 15 Januari 2018

KAPITA SELEKTA SEJARAH INDONESIA : KESATUAN KONFLIK HULU-HILIR

 KESATUAN KONFLIK HULU-HILIR :
KEAHLIAN BERPOLITIK NEGARA MELAYU DI SUMATERA TIMUR
 SEBELUM PERTENGAHAN ABAD KE-19
Asia Tenggara sebagai kepulauan Melayu memperlihatkan kepentingan dan dominasi budaya maritim Melayu dibelahan dunia ini. Namun hal yang terpenting dalam konteks ini adalah konsep Hulu yang berlawanan dengan Hilir dimana lingkungan sungai ekuatorial dari politik Melayu.
JM Gullick mendasarkan negeri Melayu atas negara peninsular abad ke-19, memberikan kontribusi bagi karakterisasi pantai dan astuaria dengan fokus kontrol politik dan ekonomi di Kuala Hilir sungai. Selain itu, negara Melayu juga telah dikaitkan dengan berbagai tipe bentuk. Dalam karakter negara Melayu adalah adanya orientasi ganda dari budaya lain, didasarkan atas hubungan Hulu dan Hilir yang sangat vital bagi identitas komersialnya. Keadaan negara Melayu bergantung pada mediasi efektif dari hubungannya dengan Hulu yang sifatnya terlihat membentuk kriteria penting bagi etis budaya Melayu yang lebih akurat.
Bennet Bronson (1977)  menyatakan sebuah hipotesa kerja bagi jaringan pertukaran tradisional di dalam pemerintahan Sumatera yang berdasarkan pada hubungan Hulu dan Hilir. Bronson secara khusus terfokus pada pengaruh komunikasi pada pertukaran komersial dari implikasi politik. Hubungan hulu-hilir sama pentingnya dalam menunjang Melayu dan Kalimantan agar tetap didalam pertukaran perdagangan Sumateran yang pertumbuhannya tertahan. Hanya saja perbedaannya yaitu kekayaan material dan sumberdaya manusia dari interior Sumatera dan ekploitasi efektif melalui sistem persaingan sungai yang didasarkan pada hubungan Hulu-Hilir. Keberadaan simpul budaya didaerah Hilir dan bergantung pada route timur yang penjang di Selat, selain lebih pendek, tapi juga merupakan route yang lebih nyata secara komersial ke arah Barat, melalui interaksi diantara Hulu dan Hilir yang jauh lebih penting secara politik dibanding dengan hubungan yang ada di semenanjung Paninsula dan Borneo.
Di dalam model Bronson, Malaka dan Johor  merupakan penerima dan pemasuk barang impor ke negeri Sumatera Timur. Teritori ini merupakan jajahan yang ditangani langsung oleh raja-raja setempat.
Secara umum keberadaan ekonomi negeri ini bergatung pada pengembangan pengaruh politik di bagian Hulu. Sistem pertukaran perdagangan ini secara efektif menghubungkan bagian hilir dan hulu dalam upaya memadukannya dengan sistem poltik dari struktur pasar dengan distribusi dan perubahan.
Secara etimologi kajian Hulu  menunjukan sebuah perhatian terhadap konsep hubungan Hulu dan Hilir. Sumber ini termobilisasi melalui pengembangan pengaruh politik dan spiritual. Cakupan pengaruh politik ini  tidak tandai oleh batasan yang tetap pada ujung sistem lembah.
Luasanya kekayaan sumber, pusat kependudukan tinggi didataran dataran tinggi Sumatera mempengaruhi politik di wilayah Hilir yang merupakan bukti dalam kasus Jambi. Hubungan antara Hulu dan Hilir di Sumatera Timur telah menunjukan secara ideal rekonsiliasi dari berbagai persaingan ekonomi guna membantu alira perdagangan.
Akivitas Minangkabau di dalam lembah utama dari Hulu, berdekatan dengan kolektor hutan primitif di lembah subsidi dari yang menawarkan kesempatan sebagai perdagangan lucratif, yang berarti adanya konflik kepentingan potensial diantara mereka dan juga Melayu pantai.
Permainan kekuatan Hulu dan Hilir di Sumatera Timur adalah barangkali lebih dinamis dibandingkan dengan Siak. Pada awalnya Siak dipimpin oleh pemerintah yang ditunjuk oleh kesultanan Malaka yang bewenang tidak untuk melakukan perluasan ke Hulu. Hubungan Hulu dan Hilir di Siak adalah dikomplikasi oleh keberhasilan Johor dalam bekas kalim kesultanan Malaka di daerah itu yang dirubah oleh Belanda. Daerah Hulu dari negeri Minangkabau ini masih tetap menjadi bagian yang independen dari kontrol Hilir.
Keberadaan konsolidasi hubungan Hulu Hilir dicapi oleh dinasti Minangkabau dan Melayu merdeka yang didirikan oleh raja Kecil mengalami ancaman selama setengah abad oleh intervensi petualang Arab di dalam urusan politik Siak.
Relevansi dari politik Hulu Sumatera terhadap perdagangan internasional mencapai puncaknya dalam pertumbuh dinamis, yang didukung oleh revivalisme perdagangan Minangkabau dengan Penang dan Singapur selama awal abad ke-19.

Tijauan hubungan Hulu Hilir ini dalam cakupan daerah aliran sungai Jambi, Palembang, Siak sebelum pertengahan abad ke-19 menyatakan hubungan terpadu dalam fungsi negeri Melayu. Suber Hulu adalah dasar bagi viabilitas komersial dari kerajaan. Iteraksi  Hulu Hilir ini meruoakn dasar bagi ekonomi politik di dunia Melayu, ari Barus hingga ke Banjarmasin.

Disamping variasi dalam sifat hubungan Hlu dan Hilir , mereka membentuk asoek terpadu dari kondisi Melayu. Mobilisasi dari sumber Hulu ini adalah dasar bagi viabilitas dari kebijkan sungai, memperhitungkan ukuran fragilitas politik yang telah ada. Hubungan Hulu dan Hilir ini adalah gambaran lingkungan khusus. Mereka menempati berbagai pandangan komposit dari budaya Melayu dan memahami konfigurasi pengaruhnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

KAPITA SELEKTA SEJARAH INDONESIA : Korespondensi Cina Di Hindia Belanda 1865-1949

Korespondensi Cina Di Hindia Belanda, 1865-1949 SIEM TJONG HAN, M.D . Artikel ini merupakan upaya untuk menggambarkan beberapa aspek ...