BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Cina merupakan negara kepulauan
yang berbentuk republik yang pemerintahannya dipimpin oleh presiden. Cina
mempunyai kekuasaan atas 4 cabang (Yuan) yaitu Yuan Eksekutif, Yuan
Perwakilan, Yuan Kehakiman dan Yuan Pengawas. Presiden melantik anggota Yuan
Eksekutif sebagai anggota kabinetnya termasuk Perdana Menteri yang
bertanggungjawab terhadap polisi dan pengendalian ketertiban.
Badan utama perwakilan merupakan
Dewan Perwakilan Rakyat dengan 225 kursi dimana 168 darinya diisi oleh anggota
hasil pemilu. Sisanya dibagikan secara proporsional antara keseluruhan yang
diterima partai (41 kursi), wilayah seberang lautan 8 kursi) dan kursi khusus
penduduk asli Taiwan (8 kursi). Para anggota dewan ini memiliki masa jabatan 3
tahun. Pada awalnya Dewan Konstituante Nasional, sebagai badan konstitusi dan
wakil rakyat umumnya, mempunyai sedikit kekuasaan legislatif, akan tetapi dewan
ini telah dihapuskan pada tahun 2005 dan kekuasaan untuk merancang konstitusi
diserahkan kepada Yuan Perwakilan dan pemilih dari kalangan rakyat.
Cina memiliki beberapa kebijakan
lain yang sangat ketat, yaitu memberantas korupsi tanpa kenal ampun.
Tahun-tahun belakangan ini lebih dari 3.000 pejabat Tiongkok telah
dihukum karena menerima suap dan berbagai kesalahan lain, sebagian terkait
paket stimulus Beijing sebesar 586 miliar dolar. Tindak korupsi itu
terjadi antara Oktober 2009 hingga April tahun ini, dengan salah satu kasus terburuk
melibatkan seorang pejabat yang menerima suap senilai 3,2 juta dolar, demikian
kata Kementerian Pengawasan Cina.
Contoh kebijakan pemerintah Cina
yang lain adalah mengembangkan industri informasi dan elektronik yang menguasai
pasar dunia yang melejitkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Cina yang
berideologi komunis telah berhasil mengadopsi semangat liberalisasi ekonomi
Barat dengan tepat, dengan tetap mempertahankan ideologi politik dan
budayanya. Pertumbuhan perusahaan industri dan manufaktur yang luar biasa
dengan menyerap modal dari dalam dan luar negeri tidak hanya meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional Cina tapi juga menyerap tenaga kerja yang luar
biasa.
Salah satunya adalah industri
informasi dan elektronik yang berkembang pesat selama 20 tahun terakhir sejak
liberalisasi ekonomi di bawah kebijakan strategis nasional yang mempercepat
informatisasi perkembangannya. Pada tahun 2005, sektor informasi dan
elektronik Cina mengangkat 16,6% pertumbuhan ekonomi negara dan memberi nilai
tambah 7% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
B.
Rumusan Masalah
1.
Bagaimana sejarah terbentuknya RRC ?
2.
Ciri-ciri Republik Rakyat Cina ?
3.
Bagaimana sistem pemerintahan Rakyat Cina itu sendiri ?
4.
ideologi yang dianut Rakyat Cina itu sendiri ?
C. Tujuan Penulisan
· Memenuhi
salah satu tugas mata pelajaran Sejarah Asia Timur
· Menambah
wawasan kita tentang sejarah Cina, ciri-ciri negara Cina, Sistem pemerintahan,
Sistem politik, dan Ideologi yang diterapkan di Cina.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Sejarah Terbentuknya Republik
Rakyat Cina Republic
Rakyat China
Sejarah Cina
Cina adalah nama dari daerah
budaya dan pemukinan turun temurun dari budaya kuno sejak zaman dahulu sampai
sekarang yang termasuk negara di Asia Timur. Salah satu peradaban tertua di
dunia adalah peradaban Cina. Sejarah Cina diawali ketika manusia modern tiba
pertama kali di Cina dan Asia Tengah sekitar 50.000 SM. Mereka adalah manusia
Zaman Batu yang tinggal di gua-gua bersama anjing mereka. Mereka memenuhi
kebutuhan makanan dengan cara berburu dan meramu. Pada 4000 SM, penduduk Cina
mulai menanam padi serta beternak biri-biri dan ayam. Pada 3000 SM, mereka
bahkan telah menggunakan gerabah dan tinggal di rumah. Dari orang Asia Tengah,
penduduk Cina belajar memanfaatkan kuda untuk menarik kereta beroda. Orang Cina
memasuki Zaman Perunggu pada 2000 SM. Saat itu mereka sudah mempergunakan
tulisan.
1.Republik China Pada
12 Maret 1912, pemerintahan sementara Republik Cina terbentuk di Nanjing. Sun
Yat-Sen terpilih sebagai presiden.Namun, sebagai bagian dari perjanjian agar
penguasa Qing mau Mundur, Sun Yat-Sen terpaksa menyerahkan kekuasaan kepada
Yuan Shikai, mantan perdana menteri pemerintahan Qing.Inilah awal sejarah Cina
yang berhubungan dengan pembentukan Republik Cina.Khawatir akan timbulnya
pemberontakan, Yuan Shikai pada maret 1916 dan meninggal pada Juni di tahun
yang sama.Kosongnya kekuasaan mengakibatkan Cina tercerai-berai.Setiap wilayah
menjadi kekuasaan panglima-panglima perang yang saling bersaing.
2.Perang Kuomintang
dan PKC Perseteruan KMT dan PKC juga tercatat dalam sejarah Cina.Pada 1920-an,
Sun Yat-Sen bermakskud menyatukan Cina kembali dan mendirikan basis
perjuangannya di Cina selatan.Dengan bantuan Uni Soviet, dia besekutu dengan
partai Komunis Cina (PKC).Setelah Sun Yat-Sen meninggal pada 1925, penerusnya,
Chiang Kai-Shek berhasil menguasai sebagian besar Cina di bawah bendera
Kuomintang (KMT) yang behaluan nasionalis.Saat itu, PKC juga mulai berusaha
menanamkan pengaruhnya sehingga bersaing dengan KMT. Pada 1927 M, Chiang
mengejar tentera PKC dan mendesak mereka dari basis-basis komunis di Cina
selatan dan timur.Pasukan PKC terpaksa mengadakan long march ke daerah barat
daya dan mendirikan basis gerinya di Provinsi Yan'an dan Shaanxi.Selama long
march ini, muncul pemimpin PKC yang baru Mao Zedong.
3. Republik Rakyat
Cina Partai Komunis China (PKC) diorganisasikan pada 1921.Setelah 1923, PKC
bersekutu dengan Kuomintang namun pada 1927 persekutuan tersebut bubar ketika
Ching Kai Shek memimpin Kuomintang.Pada tahun itu pula, PKC kehilngan basis
massanya di Shanghai. Padahal, mengharapkan dukungan para pekerja di kota-kota
Cina nampaknya menjadi hal yang mustahil.Dalam kondisi seperti itulah, Mao
Zedong naik menjadi pemimpin PKC dan memberikan orientasi yang hampir semata-mata
agraris.Perang saudara di Cina antara PKC damn Kuomintang berakhir pada
1949.Hasilnya, pihak komunis menguasai China Daratan dan Kuomintang menguasai
Taiwan serta beberapa pilau-pulau lepas pantai di Fujian.Pada 1 Oktober 1949,
Mao Zedong memproklamasikan Republik Rakyat China dan mendirikan sebuah negara
komunis dengan ibukota Beijing.
B. Ciri-Ciri NegaraRepublik
Rakyat Cina
a. Bentuk negara adalah kesatuan
yang terdiri atas 23 provinsi
b. Bentuk pemerintahan adalah
republik dengan sistem demokrasi komunis
c. Kepala negara adalah presiden,
sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri.
Presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional untuk masa jabatan 5 tahun (biasanya merangkap sebagai Ketua Partai). Sedangkan untuk jabatan Perdana menteri (Sekretaris Jenderal Partai) diusulkan oleh presiden dengan persetujuan Kongres Rakyat Nasional
Presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional untuk masa jabatan 5 tahun (biasanya merangkap sebagai Ketua Partai). Sedangkan untuk jabatan Perdana menteri (Sekretaris Jenderal Partai) diusulkan oleh presiden dengan persetujuan Kongres Rakyat Nasional
d. Menggunakan sistem unikameral,
yaitu Kongres Rakyat Nasional (National People’s Congress or Quanguo Renmin
Daibiao Dahui) dengan jumlah 2.979 orang. Anggotanya merupakan perwakilan dari
wilayah, daerah, kota dan provinsi untuk masa jabatan 5 tahun. Badan ini
memiliki kekuasaan penting di Cina dengan anggotanya dari orang-orang partai
komunis.
e. Lembaga negara tertinggi
adalah Konggres Rakyat Nasional yang bertindak sebagai badan legislatif
(biasanya didominasi oleh Partai Komunis Cina).
f. Kekuasaan yudikatif (Badan
kehakiman) terdiri atas Supreme Peoples Court, Local Peoples Courts dan Special
Peoples Courts. Kekuasaan yudikatif dijalankan secara bertingkat kaku oleh
Pengadilan Rakyat di bawah pimpinan Mahkamah Agung Cina.
C. Sistem Pemerintahan Republik
Rakyat Cina
Merupakan negara
terbesar di daratan Asia yang masih bertahan dengan sistem komunis. Dalam
bidang politik, Cina menerapkan sistem komunis dengan kontrol yang ketat
terhadap warganya. Dalam bidang ekonomi, Cina menerapkan sistem ekonomi pasar.
Produk-produk Cina sekarang ini banyak membanjiri pasaran dunia. Pokok-pokok
sistem pemerintahan di Cinaa. Bentuk Negara adalah kesatuan yang terdiri atas
23 provinsi. Bentuk pemerintah adalah revublik dengan sistem demokrasi komunis.
Kepala negara adalah presiden, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana
menteri. Presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional untuk masa jabatan 5 tahun
(biasanya merangkap sebagai Ketua Partai). Sedangkan untuk jabatan Perdana menteri
(Sekretaris Jenderal Partai) diusulkan oleh presiden dengan persetujuan Kongres
Rakyat Nasional. Menggunakan sistem unikameral, yaitu Kongres Rakyat Nasional
(National People’s Congress or Quanguo Renmin Daibiao Dahui) dengan jumlah
2.979 orang. Anggotanya merupakan perwakilan dari wilayah, daerah, kota dan
provinsi untuk masa jabatan 5 tahun. Badan ini memiliki kekuasaan penting
di Cina dengan anggotanya dari orang-orang partai komunis. Lembaga negara tertinggi
adalah Konggres Rakyat Nasional yang bertindak sebagai badan legislatif
(biasanya didominasi oleh partai komunis Cina)f. Kekuasaan yudikatif (Badan
kehakiman) terdiri atas Supreme Peoples Court, Local Peoples Courts dan Special
Peoples Courts. Kekuasaan yudikatif dijalankan secara bertingkat kaku oleh
Pengadilan Rakyat di bawah pimpinan Mahkamah Agung Cina.
Cina adalah
Negara yang mewakili ideologi komunisme. Walaupun saat ini, Cina sudah berwarna
liberalism, tetapi ideologi komunisme tetap dipegangoleh rakyat Cina. Sistem
politik di Cina mengikuti gaya system politikkomunisme yang bersifat totaliter
dan sedikit dictator. Sistem kepartaian yangditetapkan adalah system satu
partai, yaitu Partai Komunis. Badan tertinggi di Cinaadalah Kongres Rakyat Nasional.
Kongres Rakyat Nasional adalah badan perwakilanyang terdiri dari wakil-wakil
yang dipilih oleh Kongres tingkat provinsi, angkatanbersenjatam dan orang-prang
Cina perantauan. Dalam menumbuhkan peran serta masyarakat terhadap politik,
penguasakomunis berusaha menciptakan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan
norma-norma sosialisasi politik yang diciptakannya. Hal ini dilakukan oleh para
penguasadengan cara mulai meninggalkan tradisi keluarga yang tidak sesuai
dengan nilai-nilai komunisme, menetapkan persamaan hukum antara laki-laki dan
wanita, melaksanakan pendidikan umum, dan membangun jaringan komunikasi. Penguasa
komunis juga berupaya mengikutsertakan setiap warga negaranyadalam kegiatan
politik secara teratur dan terorganisir, terutama melalui gerakan-gerakan
massa, perwakilan tingkat rendah, keanggotaan dalam organisasi massa,
danpartisipasi dalam pengelolaan unit-unit produksi dan unit permukiman.
Untukkepentingan kaderisasi calon-calon pemimpin komunis, dilakukan rekrutmen
aktivis,kader dan anggota partai. Mereka diambil dari organisasi partai local
dan para aktivis dilingkungan kekuasaan.Republik Rakyat Cina berdiri tahun 1949
setelah menumbangkan dinasti Cingyang berusia ratusan tahun. Tetapi barusan
secara konstitusi cina ditetapkan dalamcongress rakyat nasional, yang
menyebutkan antara lain bahwa demokrasi rakyat dipimpin oleh kelas pekerja
dalam hal ini dikelola oleh Partai Komunis Cina sebagai inti kepemimpinan
pemerintah. Dalam kuasa eksekutif, jabatan kepala negara dihapuskan maka orang pertama
dalam kepemimpinan Partai Komunis Cina yang menggantikan jabatan ini yaitu
ketua Partai itu sendiri, sedangkan Sekretaris Jenderal partai merupakan
penyelenggarapemerintahan tertinggi setingkat Perdana Menteri. Kekuasaan
legislatif dipegang oleh kongres rakyat nasional yang di dominasi oleh
Partai Komunis Cina. Kekuasaan yudikatif dijalankan secara bertingkat oleh
pengadilan rakyat dibawah pimpinan Mahkamah Agung Cina. Pengadilan rakyat
bertanggung jawab kepada kongres rakyat di setiap tingkatan, namun karena
perwakilan rakyat tersebut di dominasi oleh Partai Komunis Cina maka demokrasi
masih sulit terwujud meskipun usaha perubahan dilakukan terus-menerus dalam
reformasi yang dicanangkan dalam rangka menghadapiera globalisasi. Bentuk
sistem politik domestik China mengambil ide-ide dari ajaran Marxisme Leninisme.
Penggunaan ajaran Marxisme Lenin digunakan semenjak tahun 1949, dan berdasarkan
ajaran ini sistem pemerintahan China tersentralisasi di tangan pemerintah pusat.
Negara didominasi oleh partai tunggal China yaitu Partai Komunis China(Chinese
Communist Party ), partai inilah yang secara umum menjalankan pemerintahan
dan memiliki pengaruh yang sangat kuat karena merupakan kekuatan partai tunggal
dalam pemerintahan China.
Dan untuk badan eksekutif dari
sistem politik China dilakukan oleh State Council atau Dewan Negara
yang akan menyusun badan legislatif yang akan diajukan kepada Kongres Rakyat
Nasional dan mengatur mengenai perihal administrasi negara secara general. Dalam
kaitannya dengan sistem politik domestik di China, pemerintahan darinegara ini
memiliki kebijakan pemerintah terkait Taiwan dan Tibet. Taiwan dan Tibet adalah
dua daerah dari China yang ingin memisahkan diri dari pemerintahan pusat China,
namun pemerintahan China berusaha untuk tetap mewujudkan “one China ” satu
kesatuan China bukanlah China yang terpisah-pisah. Lalu bagaimana dengan
kebijakan pemerintah pusat China terhadap kedua daerah ini? Yang pertama adalah
hubungan politik antara China dengan Taiwan. Taiwan telah memiliki peraturan
yang terpisah dengan pemerintah pusat China sejak tahun 1949. Taiwan adalah
sebuah daerah di China yang berusaha untuk memerdekakan diri dari kesatuan
pemerintahan pusat Republik Rakyat China, sehingga Taiwan memilih untuk
memiliki pemerintahan yang berdiri sendiri, pemerintah pusat China
mengizinkannya namun dengan syarat pemerintah pusat tetap memiliki kontrol
terhadap Taiwan, hal inilah yang sebenarnya menjadi dilema baik bagi China
maupun Taiwan, Taiwan ini menjadi tempat pelarian dari Chiang Kai Shek dan
kelompok nasionalis China yang kalah dengan Partai Komunis China . China dan
Taiwan memiliki hubungan yang fluktuatif. Arthur S. Ding(2008) menjelaskan Di
Taiwan terdapat dua partai utama yaitu Partai Kuomintang(KMT) dan Democrat
Progresive Party (DPP). DPP merupakan partai yang jauh lebih tegas dan
cenderung radikal serta sangat mengusahakan kemerdekaan Taiwan yang seutuhnya.
DPP ini biasanya menjadi dominasi dalam pemerintahan Taiwan, namun pada tahun
2008 partai KMT berhasil memikat perhatian rakyat Taiwan dibandingkan dengan
DPP. Partai KMT adalah partai yang lebih memilih untuk kooperatif dengan pemerintah
pusat China dibandingkan dengan DPP, sehingga semenjak adanya dominasi dari
partai KMT, membuat pemerintah China lebih mudah untuk bekerjasama dengan
Taiwan dan memudahkan pemerintah untuk mewujudkan kepentingannya, yaitu
membentuk “One China ”.
Adanya kejenuhan ini membawa
Taiwan merubah bentuk diplomasinya, dari diplomasi konfrontasi menjadi
pendekatan yang ditandai oleh moderasi serta langkah-langkahuntuk memperbaiki
hubungan antara China dan Taiwan. Bagaimanakah sebenarnya bentuk dari sistem
politik Taiwan? Taiwan menggunakan bentuk sistem super-presidensial, dimana
presiden yang dipilih oleh rakyat memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk
mengatur politik luar negeri dan domestik Taiwan. Arthur D. Sing kembali
menjelaskan bahwa terdapat empat scenario yang digunakan untuk mengkombinasikan
pemilihan presiden dan referendum. Calonpresiden dari DPP yaitu Frank Hsieh
adalah seorang nasionalis yang sangat mendukung adanya pergerakan
fundamentalisme untuk lebih dekat dengan hubungan yang lebih intim dengan
China. Dan apabila ia terpilih dapat melancarkan tercapainya referendum. Adanya
Hsieh ini dapat mengancam dari Presiden Chen. Skenario lainnya adalah adanya Ma
Ying Jieou, ia sangat mengusahakan tercapainya “one China ”apabila ia
menang.
Selanjutnya yang kedua adalah
hubungan politik antara China dan Tibet. Tibet adalah salah satu daerah di
China dengan masyarakat yang mayoritas memeluk agama Buddha, oleh karena itu
Tibet memiliki hubungan yang dekat dengan India, masyarakat Tibet banyak yang
menjadi biksu. Tibet mulai melakukan gerakan penolakan terhadapadanya
intervensi pemerintah China pada tahun 1959, hal ini dilakukan oleh masyarakat Tibet,
karena mereka menganggap pemerintah China telah mengintervensi budaya dan agama
masyarakat Tibet. Dan pemimpin dari pergerakkan ini adalah DalaiLama, ia adalah
sekretaris dari Partai Komunis di Tibet. Dalam mengusahakan kemerdekaan dari
Tibet, Dalai Lama menggunakan cara
middle way yang menjadi ciri
khas dari perjuangannya, ia menyatakan bahwa masyarakat Tibet tidak mencari kemerdekaan
namun mengusahakan kewenangan yang berarti bagi masyarakat Tibet. Dalai Lama
memiliki pengaruh yang kuat, bahkan ia dianggap sebagai kunci utama
bagi pemerintah China untuk membuka pintu masyarakat Tibet agar mau
bergabung dengan
pemerintah China.
“ Controversy over the role of the Dalai Lama and the impact of
PRC control on Tibet’s language, culture, and religion have prompted
recurring actions by Congress in support of Tibet’s traditions-actions
routinely denounced by Beijing ”(Dambaugh,2008). Dalam kasus ini, Kongres
Amerika Serikat memberikan dukungan pada Tibet. Hal-hal yang menjadi pergesekan
antara pemerintah China dan Tibet selain mengenai budaya dan agama adalah
adanya perbedaan pendapat mengenai status Panchen Lama ke-11 dan hukum
reinkarnasi. Salah satu usaha dari pemerintah China untuk mencegah Tibet untuk
merdeka adalah dengan memberikan pendidikan patriotik agar masyarakat Tibet
akan terbuka pemikirannya untuk berada dalam satu ikatan Republik Rakyat China,
selain itu pemerintah China juga melakukan pengembangan ekonomi di Tibet
sehingga standard kehidupan di Tibet naik, namun masyarakat Tibet asli tidak dapat
memenuhi biaya hidup ini, dan hanya etnis Han yang tinggal di Tibet saja yang dapat
memenuhinya. Sudah 700 tahun yang lalu, China menyatakan bahwa Tibet merupakan
bagian dari China baik secara geografi maupun politik, namun Tibet menolak
karena mereka menganggap bahwa Tibet merupakan negara yang merdeka. Dalam
konflik ini, Amerika Serikat ikut membantu penyelesaiannya, hal ini dilakukan oleh
Amerika Serikat semenjak terjadi normalisasi hubungan antara China dan Amerika Serikat
pada tahun 1979. Namun permasalahan antara China dan Tibet ini masih sangat
sulit untuk menemukan kata sepakat, hingga pada tahun 2008 terjadi demo besar-besaran
dari masyarakat Tibet. Keterkaitan antara China-Taiwan dengan China- Tibet
adalah bentuk hubungan politiknya. Hubungan politik antara China-Taiwan dan
China-Tibet adalah adanya pergesekan atau konflik antara China dengan kedua
negara ini, karena kedua daerah ini menginginkan kewenangan yang utuh untuk
mengatur daerahnya masing-masing. Hal ini dilakukan karena adanya ketidak cocokan
antara kebijakan pemerintah China dengan kebutuhan Tibet dan Taiwan.
D. Ideologi Republik Rakyat Cina
Sistem politik suatu negara
sangat memengaruhi kemajuan Negara tersebut. Begitu pun di Cina. Sistem politik
Cina yang lebih condongmenerapkan ideologi komunis telah memberikan warna
tersendiri bagi negaratirai bambu tersebut.Kekaisaran Tiongkok dengan Kaisarnya
Huang Ti telah berdiri pada2697 SM yang memberikan warna terhadap peradaban
Cina hingga saat ini.Bahkan, telah menjadikan Cina sebagai salah satu peradaban
yang paling majudi dunia serta menjadi panutan bagi negara-negara di
sekitarnya.Namun, adalah suatu hal yang menarik jika kita melihat
eksistensinegara yang dahulu dikenal memiliki sistem pemerintahan kekaisaran
dengankepercayaan kuat terhadap ideologi Taoisme, Konfusiusme, serta
Buddha(Tritunggal agama/san chiau) dan kini berubah menjadi sebuah negara
semi-komunis yang tetap memiliki akar San Chiau yang kuat.Maka inilah
barangkali yang membedakan komunisme Cina dengankomunisme di Korea Utara,
Vietnam, Kuba atau Komunisme Uni Soviet lama.Ideologi komunisme di China agak
lain daripada dengan Marxisme-Leninisme yang diadopsi bekas Uni Soviet yang
menyatukan berbagai filsafat kuno dari China dengan Marxisme yang kemudian ia
sebut sebagai Maoismeyang digagas oleh Mao Zedong.
Revolusi Cina telah berlangsung
selama puluhan tahun sebelum partai komunis menjadi kekuatan yang besar dalam
politik Cina dan mulai menguasai pemerintahannya. Anti imperialisme merupakan
unsur paling kuat dalam pembentukan ideologi komunis.
BAB III
PENUTUPAN
A. Kesimpulan
Republik Rakyat China, lebih
dikenali dengan nama China sahaja, ialah sebuah negara di Asia Timur
yang merupakan negara paling ramai penduduknya di dunia dengan
diduduki lebih 1,300 juta orang, yaitu kira-kira satu per lima manusia di bumi.
Cina merupakan negara terbesar di daratan Asia yang masih bertahan dengan
sistem komunis. Dalam bidang politik, Cina menerapkan sistem komunis dengan
kontrol yang ketat terhadap warganya. Dalam bidang ekonomi, Cina menerapkan
sistem ekonomi pasar. Produk-produk Cina sekarang ini banyak membanjiri pasaran
dunia. Republik Rakyat China menggunakan dasar ajaran Marxisme Lenin dalam sistem
politiknya sehingga sistem pemerintahan yang digunakannya adalah sistem pemerintahan
terpusat untuk mengatur seluruh daerah yang berada dalam batas wilayahnya. Namun
ternyata tidak semua daerah di China setuju dengan sistem yang diusung China
sejak tahun 1949 ini. Sehingga muncullah Taiwan dan Tibet sebagai daerah China
yang menginginkan kemerdekaan untuk mengatur daerah mereka sendiri tanpa campur
tangan dari pemerintah pusat. Hal ini dilakukan oleh Taiwan, karena Taiwan
menjadi tempat pelarian dari Chiang Kai Shek yang merupakan tokoh nasionalis
dan kelompoknya yang sangat tidak setuju dengan Partai Komunis di Cina, dan
Tibet adalah daerah yang mayoritas beragama Buddha dimana pemerintah ingin
mengintervensi budaya dan agama dari Tibet. Sehingga muncullah keinginan untuk
mendapatkan otoritas yang utuh dari kedua negara ini. Namun pemerintah China
akan terus berusaha mewujudkan “One China ”, seperti yang dikatakan
oleh Du Qinglin.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar